Dunia Pendidikan

Jakarta --- Salah satu bentuk kompensasi dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah bertambahnya jumlah penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tahun lalu siswa penerima BSM berjumlah 5,9 juta orang, sedangkan tahun ini melonjak menjadi 13,5 juta orang. BSM akan disalurkan langsung ke siswa melalui sekolah, tanpa ada potongan dari sekolah.

"Sekolah tidak boleh mengambil BSM untuk alasan apapun," tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Ainun Na’im, saat talkshow di Radio KBR 68H, pada Rabu pagi (26/6), di studio Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta. Besaran BSM untuk SD sebesar Rp 225.000/semester/anak, untuk SMP sebesar Rp 375.000/semester/anak, dan untuk SMA/SMK sebesar Rp 500.000/semester/anak.

Ainun juga menjelaskan, anggaran untuk BSM diambil dari 20% alokasi dana untuk pendidikan dari total APBN. “Bukan hanya BSM yang sekarang, tapi juga BSM sebelumnya,” tuturnya. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tersebut tidak seluruhnya dikelola Kemdikbud, melainkan didistribusikan ke daerah.

Ia juga menjelaskan, saat ini masih merupakan periode identifikasi untuk keluarga miskin yang berhak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS digunakan untuk mengambil BSM dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Periode identifikasi tersebut akan berlangsung hingga akhir Juli.

Saat ini, katanya, KPS sudah didistribusikan ke 5,6 juta keluarga miskin. Sedangkan berdasarkan data, ada sekitar 15,5 juta keluarga yang berhak menerima KPS. Untuk memastikan pembagian KPS tepat sasaran, dilakukan pengecekan di lapangan. Misalnya di kelurahan atau desa, pengecekan lapangan akan dilakukan langsung oleh perangkat desa atau musyawarah desa.

Bagi keluarga yang merasa berhak mendapatkan KPS namun belum terdaftar sebagai penerima, bisa melapor ke posko yang sudah ditentukan. “Kalau sekarang ada anggota masyarakat yang tidak mampu, tapi tidak menerima KPS, segera hubungi kelurahan atau pos pengaduan di Kementerian Sosial atau UKP4,” imbau Ainun.

Kesulitan akses informasi tersebut karena kendala kuota email yang dimiliki Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud, yaitu hanya sebesar 1 GB, serta kondisi lambatnya jaringan yang tergantung pada Jardiknas. Untuk mengatasi kelambatan tersebut, PDSP Kemdikbud telah melakukan penambahan bandwidth eksternal pada akses internet sebesar 5 MB.

 Kemudian PDSP Kemdikbud telah menonaktifkan email nisn.pdsp@yahoo.co.id sebagai email untuk pengajuan permohonan NISN karena terjadi over kuota email dan duplikasi email dengan alamat pdsp@kemdiknas.go.id, sehingga memperbesar dan memperlambat proses penomoran NISN. Karena itu sejak Januari 2013, PDSP hanya mengaktifkan alamat email satu pintu, yaitu pdsp@kemdiknas.go.id . Pengajuan NISN sejak Januari 2013 melalui email tersebut menggunakan formulir A1 yang dapat diunggah melalui website http://nisn.data.kemdikbud.go.id. Informasi tentang pengajuan NISN yang sudah diproses dapat diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah dengan mengirimkan formulir yang dapat diunggah pada website tersebut.

Siswa juga dapat mengecek langsung apakah NISN mereka sudah ada atau belum, atau apakah sudah sesuai, melalui website http://nisn.data.kemdikbud.go.id dengan memasukkan nama, serta tempat dan tanggal lahir siswa.

Selain itu, pada Januari 2013 lalu, PDSP sudah memiliki Helpdesk NISN bersamaan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), yang dapat dihubungi pada nomor telepon 021-57905777. Sosialisasi adanya Helpdesk telah dilakukan melalui Data Referensi Kemdikbud, melalui website http://refsp.data.kemdikbud.go.id/ , yang telah lebih dulu disosialisasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 19 November 2012.